General Bisnis

Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan Minim

Fitriani | Rabu, 08 Mei 2013 - 13:55:38 WIB | dibaca: 161 pembaca

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar

Jakarta - Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mencatat jumlah pengawas ketenagakerjaan tercatat sebanyak 2.384 orang di Indonesia. Para pengawas itu harus mengawasi sekitar 216.547 perusahaan di Indonesia.

Para pengawas ketenagakerjaan yang saat ini tengah bertugas terdiri dari pengawas umum, 1.460 orang, pengawas spesialis 361 orang, penyidik Pegawai Negeri Sipil 563 orang. Minimnya tenaga pengawasan ini memicu munculnya kasus kekerasan dan perbudakan di pabrik panci Kabupaten Tangerang.

Sebaran pengawas ketenagakerjaan saat ini baru menjangkau kurang lebih 300 kabupaten/kota dari kurang lebih sebanyak 500 jumlah kabupaten/kota yang ada. Padahal idealnya dengan asumsi 1 pengawas ketenagakerjaan mampu mengawasi 60 perusahaan/tahun, maka masih dibutuhkan tambahan kurang lebih 3.700 pegawai fungsional pengawas ketenagakerjaan.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No 21/2010 tentang Pengawas Ketenagakerjaan.

Dalam peraturan tersebut, pengawas ketenagakerjaan yang ada di Dinas tingkat provinsi, kabupaten/kota wajib memberikan laporan mengenai pengawasan ketenagakerjaan ke pemerintah pusat.

"Ini yang harus segera disosialisasikan kepada seluruh Dinas Tenaga Kerja seluruh Indonesia," kata Muhaimin detikFinance di Kantor Kemenakertrans Jakarta, Selasa (7/5/2013).
 

Sementara itu, sampai saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian. Ia dengan tegas meminta pemilik usaha kuali dihukum seberat-beratnya karena menyiksa buruh dengan sengaja.

"Kami minta pelaku dihukum seberat-beratnya karena hampir semua perundang-undangan yang ada dilanggar. Kemudian terhadap lima orang yang masih berusia di bawah 17 tahun, kami akan mengusahakan agar bisa sekolah lagi," tegasnya.

Kejadian seperti ini tidak terulang lagi Muhaimin mengintrusikan kepada seluruh pengawas ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah agar melakukan inspeksi ke lapangan. "Untuk memininalisir perusahaan tak berizin yang mempekerjakan buruh dengan tidak layak," tandasnya.

Ia juga mengusulkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi pengawas ketenagakerjaan di Indonesia sebaiknya dikembalikan menjadi sistem sentralistik. Hal ini perlu dilakukan untuk mengoptimalkan seluruh aspek pengawasan di bidang ketenagakerjaan yang selama ini terkendala oleh adanya sekat-sekat kebijakan otonomi daerah.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan sistem sentralistik dalam pengawasan ketenagakerjaan dibutuhkan agar pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah menjadi independen, terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi.

"Pengawasan tenaga kerja yang ditarik ke wilayah setelah ada otonomi daerah akan kembali dipegang pusat. Sekali lagi, ini demi memudahkan pengawasan pekerja yang bekerja lintas kota dan provinsi," ungkap Muhaimin.

Ia mengakui bahwa saat ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan telah diserahkan oleh Presiden kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota.(dtk/net)
 










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)